Komisi VI Berencana Bentuk Panja BUMN Bermasalah

14-09-2023 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Foto : Oji/Man

 

Komisi VI DPR RI berencana akan membentuk Panitia Kerja (Panja) BUMN Bermasalah dalam rangka membahas tiap persoalan dan kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi. Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menegaskan saat ini mungkin tidak hanya BUMN Karya yang bermasalah, namun permasalahan juga terjadi pada BUMN lainnya.

 

"Memang sebaiknya kita bahas di Panja dan mungkin bukan hanya BUMN Karya yang bermasalah, karena ada cukup banyak juga kontraktor maupun sub kontraktor di beberapa BUMN yang lain yang sampai hari ini juga memiliki masalah penagihan kepada BUMN," ujar Faisol dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

 

Merespon hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik rencana Komisi VI tersebut. Ia menilai dibentuknya Panja juga merupakan salah satu upaya dalam merapikan BUMN Karya untuk bertanggung jawab terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

 

"Tentu kalau kita Panja-kan bersama tentu biar ini menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya direksi yang hari ini tetapi direksi yang sebelumnya. Dan itulah kenapa yang kita juga dalam kebijakan yang sudah saya diskusikan dengan para Wamen, keterikatan kerja direksi yang hari ini dan kedepan," terangnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...